Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Kecil, Kecil dan Menengah (PME) yang baru berharap dapat bekerja sama dengan banyak kelompok usaha untuk mendukung UMKM mengingat penurunan anggaran kementerian pada tahun depan.
Mengutip catatan Bisnis, berdasarkan hasil belanja departemen/lembaga dan dana khusus tahun anggaran 2025, hasil indeks Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp937,16 miliar atau turun 37,44% jika dibandingkan. menjadi bagian 37,44% pada tahun 2024.
Menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM yang baru, Maman Abdurrahman mengaku tidak ingin bergantung pada APBN saja untuk pengembangan UMKM.
“Ada sikap yang perlu diubah dalam penyelenggaraan APBN di negara kita, kalau kita hanya mengandalkan APBN berapapun uangnya, saya yakin itu tidak akan terjadi. Bekerja sama dengan semua kalangan, inilah kata kuncinya, bagaimana kita membangun kemitraan dengan swasta, perusahaan publik, dan kelompok dari luar negeri,” ujarnya usai memberikan paparan di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Persoalan Kementerian UMKM, menurutnya, salah satunya adalah pendanaan, sehingga kita tidak bisa mengandalkan sumber lokal, tapi kita berharap bisa datang dari luar negeri dalam hal permodalan dan istirahat.
“Saya tidak mau hanya mengandalkan APBN, tapi kita harus mencari kemungkinan di luar lingkup APBN di sini, yaitu memanfaatkan kerja sama dengan kelompok usaha besar,” jelasnya.
Ia pun mencontohkan saat menjadi anggota komisi VII DPR RI yang membidangi pertambangan dan industri migas, di mana banyak kalangan yang bersedia membantu UMKM.
“Nanti harus kita rencanakan, bagaimana tatanannya, integrasinya, koordinasinya, agar UMKM, KPI di negara kita hasilnya jelas,” ujarnya.
Kedepannya, Kementerian UMKM juga berencana mengubah cara berpikir perbankan mengenai penjaminan pembiayaan UMKM.
Jadi kalau ada UMKM yang pengalamannya bagus, kita coba dorong, kita bantu berikan jaminannya. Tinggal bagaimana kita mengaturnya,” imbuhnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel