By admin 
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Pravo-Gibran akan memutuskan apakah akan melanjutkan program penguatan industri ketenagalistrikan (KBLBB).
“Iya [pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan memutuskan],” kata Direktur Jenderal Kementerian Pertanian Putu Julie Ardika pada Pekan Riset Kelapa Sawit Indonesia 2024 (PERISAI) di Ilan Nusa. Kamis.
Saat ini masih ada pembahasan apakah Kementerian Keuangan (PMK) ke-8 akan dilanjutkan atau tidak.
Menurut Putu, selain Kebijakan Manfaat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (DTP) yang dicanangkan pemerintah, masih banyak program lain yang mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Ia berkata, “Kami memulai perbincangan tentang perkembangan industri ketenagalistrikan dan bagaimana terus mendorong masyarakat untuk menggunakannya. Padahal, kalau sekarang pengendara [e-bike] dibantu untuk membeli sepeda, mungkin program ini akan diminati, ”ujarnya.
Meski demikian, dia menegaskan pemerintah akan terus mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik.
Dia berkata, “Ada banyak hal yang bisa dilakukan negara ini untuk menjaga imigrasi tetap berjalan. Migrasi ini terus berlanjut. “Beralih dari mobil bermesin pembakaran internal atau bertenaga bensin ke mobil listrik,” jelasnya.
Sementara itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (DTP) Negara untuk mendorong penyediaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBL), DTP Pajak Negara memberikan harga 10,40% dari harga jual mobil yang memenuhi standar dalam negeri (TKDN).
Dukungan yang sama juga digunakan untuk power bus dengan TKDN yang sama. Dengan TKDN, 20% hingga 40% PPN DTP dialokasikan untuk e-bus yaitu 5% dari harga jual.
Kebijakan PPN yang disebutkan dalam PMK 8/2024 adalah untuk pajak bulan Januari sampai Desember 2024.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan Jaringan WA