Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengharapkan perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina Hulu Energi, holding pertambangan MIND ID, dan PalmCo bisa diperdagangkan secara publik mulai tahun 2025.
Saat ini belum ada perusahaan publik yang siap melakukan penawaran umum perdana (IPO) hingga tahun 2024, kata Iman. Oleh karena itu, dia berharap kedepannya akan ada BUMN skala besar yang bisa tercatat di Bursa. tahun.
“Kami berharap pada tahun 2025 anak usaha Pertamina, Inalum [pemegang MIND ID] dan PTPN bisa tercatat di bursa, karena kalau melihat kapitalisasi pasar kita dikuasai oleh perusahaan air besar. . Baik BUMN maupun swasta diharapkan,” ujarnya di Jakarta, China (17/10/2024).
Menurut dia, BEI menantikan kelanjutan program pemerintah untuk memastikan setiap organisasi memiliki operasional yang tepat bagi emiten BUMN. Selain itu, Kementerian BUMN bisa mendorong perusahaan publik baru untuk ikut serta.
Ia juga menjelaskan, saat ini terdapat 14 perusahaan pelat merah yang beredar di pasar saham, dan 23 perusahaan pelat merah. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan Malaysia yang memiliki 28 perusahaan pelat merah yang tercatat di pasar modal.
“Kami berharap siapa pun Menteri BUMN yang baru dapat mengawasi dan menjaga program-program BUMN tersebut. Dan tentunya kita berharap ada peningkatan dari pemerintahan baru ini, khususnya BUMN-BUMN terbesar,” ujarnya.
Toto Pranoto, Wakil Direktur Lembaga Manajemen Grup Riset BUMN, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengkaji apakah IPO BUMN atau lainnya mendukung harapan investor karena dapat menambah modal di pasar modal.
“Penjamin publik yang kami cari adalah mereka yang bisa memiliki eksposur signifikan, seperti saham-saham yang termasuk dalam LQ45,” ujarnya kepada Bisnis.
Menurut dia, salah satu unit BUMN adalah PT Pupuk Kaltim yang berpeluang melakukan IPO. Hal ini karena perusahaan ini merupakan salah satu produsen pupuk campuran terbesar di Asia Tenggara, dengan operasi yang kuat dan rencana ekspansi yang menjanjikan.
Ia juga menilai IPO harusnya penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, apalagi jika kondisi pasar saham sedang baik, seperti perkembangan perekonomian nasional atau perkembangan mata uang internasional.
Pengawas BUMN Gerry Gunawan dari Datanesia Institute menambahkan, kemungkinan IPO perusahaan publik terbuka lebar karena banyak BUMN yang mencatatkan kinerja impresif.
Namun, dia menilai diperlukan komitmen besar dari perusahaan induk negara untuk mempersiapkan dukungannya terhadap pencatatan BEI.
“Dengan berdirinya holding, maka yang berstatus BUMN hanya holding company-nya saja, dan orang-orang yang berada di bawahnya tidak. Oleh karena itu, kemungkinan IPO akan besar, namun holding tersebut harus diungkapkan sebagai buktinya. dikonfirmasi,” katanya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA