Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo akan segera bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi yang baru dilantik pada Senin (21/10/ ) 2024).
Didiek mengatakan KAI akan segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas tuntas transformasi sektor perkeretaapian, termasuk kelanjutan proyek KAI di era Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tunggu saja, kita baru akan bertemu dengan Menteri Perhubungan yang baru, Pak Dudy. Melihat pidato Presiden Prabowo [saat pelantikannya], kami sangat optimis dan KAI siap memberikan kontribusinya,” kata Didiek. kepada Bisnis. Selasa (22/10/2024).
Selain itu, kata dia, ada beberapa proyek KAI yang dipastikan akan terus berlanjut di era Prabowo-Gibran, di antaranya adalah pembangunan proyek LRT Jabodebek untuk Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
“Proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek sedang kami finalisasi. Kami berharap tata kelola, infrastruktur, dan regulasi segera selesai untuk menjadi landasan hukum bagi proyek-proyek strategis selanjutnya,” jelasnya.
Sementara KAI Jabodebek mencatat pengguna LRT mencapai 5,96 juta penumpang pada kuartal III 2024. Jumlah tersebut tumbuh 23% dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat 4.844.096 pengguna.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, berdasarkan catatan dunia usaha, Feasibility Study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan dilaksanakan sesuai arahan. pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, FS saat ini sedang berjalan dan diharapkan selesai pada tahun ini.
“Masih kita proses ya [lanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini harusnya penyidikan pendahuluan masalah itu selesai, kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).
Risal menjelaskan, studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan jalur yang akan dilalui kereta cepat tersebut, baik jalur utara, tengah, bahkan selatan.
Sebagai tambahan informasi, PT KAI juga mendapat anggaran Subsidi Pelayanan Publik (PSO) sebesar Rp4,79 triliun pada APBN 2025 untuk mendukung peningkatan kualitas dan inovasi layanan angkutan kereta api kelas ekonomi.
Angkutan kereta api yang dimaksud antara lain KA Ekonomi Jarak Jauh, KA Ekonomi Jarak Menengah, KA Ekonomi Jarak Pendek, KA Ekonomi Lebaran, KRD Ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel