Bisnis.com, BANDA ACEH – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas perhitungan penghapusan atau penghapusan utang bank 6 juta petani dan nelayan.
Diane Ediana Ray, Direktur Utama Pengawasan Perbankan OJK, mengaku OJK belum menerima laporan dari Prabowo mengenai angka 6 juta nelayan dan petani tersebut. Diane mengatakan, OJK akan menganalisis data dan informasi tersebut agar OJK dapat menyikapi apa yang diharapkan dari program Kabinet Merah Putih.
“Kalau sudah ketemu Presiden OJK, akan kami serahkan. Kami belum bertemu Presiden,” kata Diane, Jumat (25 Oktober 2024).
Pencucian utang diatur melalui keputusan presiden (perpres) yang akan dikeluarkan Prabowo dalam waktu dekat. Diane mengatakan OJK masih menunggu rancangan peraturan tersebut.
“Sepertinya begitu, [jumlah pelanggannya]. Tapi itu harus kita pastikan nanti. Karena kita juga menunggu RPP dan sebagainya yang masih tertunda,” kata Diane.
Diane mengakui, 6 juta itu tidak dipertanggungjawabkan OJK. Nanti berarti informasi ini harus kita bahas lebih lanjut. Itu informasi melalui media yang belum saya dapatkan sepenuhnya, lanjutnya.
Sebelumnya, Diane juga sempat menyampaikan bahwa OJK mendukung penuh program pemerintahan baru. Dari pihak perbankan, ia menekankan kesiapan Cadangan Penurunan Nilai Saat Ini atau CKPN perbankan.
“Masih harus dilihat bagaimana teknis operasionalnya. Tentu satu hal yang kita hindari adalah moral hazard dan pemerintah akan membicarakan masalah ini lebih lanjut,” ujarnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel