Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Mineral (ESDM) mengumumkan lelang pembangunan rumah gas (Jargas) melalui sistem kerja sama pemerintah-usaha (KPBU) akan dilaksanakan mulai tahun 2025.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pembangunan jaringan perumahan (SR) bisa dilaksanakan pada 2026.
“Sekarang sudah mulai, 2 tahun sudah kita pelajari. Insya Allah tahun 2025 kita masuk lelang, tahun 2026 bisa kita mulai pembangunannya, dan kita mulai KPBU SR, rencananya begini,” kata Laocade. Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Sekadar informasi, saat ini terdapat dua rencana pembiayaan pembangunan pipa gas, yakni melalui pendapatan dan belanja negara (APBN) dan badan usaha, dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN.
Laode mengatakan, pihaknya memiliki banyak tuntutan agar pengusaha swasta tertarik mengikuti sistem KPBU. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak model pengembangan jaringan gas regional.
“Misalnya di Batam lebih dari 200.000 SR, di Palembang lebih dari 200.000 SR. Oleh karena itu diharapkan dengan besarnya jumlah tersebut akan semakin mengundang minat para pelaku usaha untuk mengikuti lelang KPBU sehingga ikut serta dalam Pembangunan. jaringan gas,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif kepada pengusaha. Di sisi lain, insentifnya berupa subsidi capex hingga 49% yang disebut juga fund gap fund (VGF).
“VGF itu [pelaku usaha] konstruksi, perlu investasi, 100% investasinya didukung pemerintah 49%. Ya, maksimal 49% milik Kementerian Keuangan,” kata Laode.
Ia juga mengatakan, sistem di atas harga gas bisa lebih kompetitif. Jadi, harga gasnya terjangkau masyarakat. Menurut dia, harga gas bumi bisa turun hingga Rp 10.000 per meter.
“Dulu saya kira [harga tangki bensin] Rp 14.000, menurut saya agak sulit. Makanya kalau PPP bisa turun. Bisa turun ke Rp 10.000,” ujarnya.
Laode mengatakan, untuk melaksanakan rencana KPBU tersebut, pemerintah saat ini sedang mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk transmisi gas bumi dan/atau kogenerasi paket distribusi keluarga dan konsumen kecil.
Ia pun memastikan, kajian perda tersebut akan selesai maksimal 100 hari kerja oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Jadi mudah-mudahan 100 hari sudah saya sampaikan kabinetnya selesai,” ujarnya.
Pada akhir tahun 2023, jumlah saluran gas rumah tangga yang terpasang akan mencapai SR 900.000. Dari jumlah tersebut, sebagian besar anggarannya terdiri dari 703.308 SR 703.308, sisanya dibangun untuk kegiatan FGN pemerintah.
Saat ini target penyambungan saluran gas tahun ini sebesar 2,5 juta SR. Namun, Kementerian Energi dan Mineral baru-baru ini menegaskan bahwa tujuan pembangunan jaringan gas rumah tangga akan meleset.
Badan Usaha Migas (Migas) setempat mencatat keberhasilan penyaluran gas pada pertengahan tahun hanya sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau bahkan separuh dari target yang dipatok pada akhir tahun.
“Kalau target di tahun 2025 mencapai 2,5 juta kontak, ini masih menjadi pembelajaran, kita masih belum bisa mencapai angka tersebut,” kata Laode pada Juni 2024.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA