Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menjelaskan alasan jaringan gas (jargas) kurang diminati di Indonesia.

Pemerintah sendiri menargetkan bisa menyambungkan 2,5 juta rumah tangga (SR) ke pipa gas pada tahun ini. Sementara itu, capaian jaringan gas pada pertengahan tahun ini hanya berkisar SR 900.000 atau bahkan kurang dari separuh target akhir tahun 2024. Bahkan, pembangunan jaringan gas mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir.

Laode Sulaeman, Direktur Perencanaan Pembangunan Gas dan Gas ESDM, mengatakan salah satu penyebabnya adalah aspek sosial. Menurut dia, pemahaman masyarakat terhadap tabung gas mengalami penurunan.

Hal ini juga dinilai dapat mengurangi proses instalasi gas dan meningkatkan jumlah pelanggan jalur gas, terutama di wilayah pengembangan baru.

Laode mengatakan masih ada sebagian masyarakat yang khawatir dengan pemasangan saluran gas di rumahnya.

“Sektor sosial, mereka baru mau berpartisipasi, rekanan PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) sudah terlanjur menghadapi persoalan risiko ‘meledak’, wah hal seperti ini kadang tidak mudah bagi kita untuk ingin mempercepatnya. up on,” kata Laode dalam konferensi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Sekadar informasi, saat ini terdapat dua sistem pembiayaan pembangunan pipa gas, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perusahaan, dalam hal ini PGN.

Laode juga mengatakan permasalahan lainnya adalah cara masyarakat mengonsumsi gas alam. Secara umum, kata dia, wilayah pipa gas bumi masih merupakan wilayah yang direncanakan akan disalurkan LPG.

Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) juga terhambat dalam pengembangan tangki bensin. Laode mengatakan, peralatan atau izin tidak selalu tersedia dari pemerintah daerah.

“Begitu kita terlibat, aduh, ada pemda yang dukung, ada yang tidak dukung, ini jadi masalah, kadang kalau mau dibangun MRS (Stasiun Meteran dan Distribusi), apakah pemda yang melakukannya? itu. “Saya tidak punya waktu, ini juga tantangan,” kata Laode.

Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian mengeluarkan surat dari pimpinan daerah untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan yang mengharuskan pembangunan jaringan gas.  

Laode juga meminta Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat kepada pimpinan daerah mengenai tujuan pengurangan pajak daerah dalam pengembangan jaringan gas. 

“Kita butuh ini dari Kementerian Dalam Negeri, kita butuh pemerintah daerah untuk membuat perencanaan daerah yang mendukung sistem penyediaan gas, karena kalau Pemda tidak merencanakan maka sistemnya tidak akan sama, pemda akan melihat. berbeda.hal-hal tentang jaringan gas ini,” kata Laode.

Tak hanya itu, menurut Laode, faktor lain yang menghambat pengembangan jaringan gas adalah permasalahan ekonomi dan finansial. Ia menjelaskan, keberhasilan finansial memerlukan institusi pemerintah melalui pembiayaan proyek.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun sejak kami meluncurkan program Jargas ini, masalahnya dari segi ekonomi, dan mungkin juga uang, ini yang terus dikritik, kata Laode.

Oleh karena itu, pemerintah akan membuka kerjasama pemerintah dan swasta (KPBU) yang akan dilelang pada tahun 2025. Hal ini untuk menarik investor dari pihak swasta agar ikut serta dalam pembangunan SPBU tersebut.

Laode mengatakan, pihaknya memiliki beberapa tawaran bagi pengusaha swasta agar tertarik mengikuti program KPBU. Ini merupakan salah satu produk pengembangan jaringan gas dalam satu wilayah dalam jumlah besar. 

“Contohnya di Batam 200.000 SR lebih, di Palembang 200.000 SR lebih. Jadi diharapkan jumlah yang besar ini akan lebih menarik minat para pelaku usaha untuk mengikuti lelang KPBU untuk ikut serta dalam pembangunan jalan komunikasi gas. “, jelasnya.

Selain itu, Pemerintah akan memberikan dukungan kepada pengusaha. Saat ini stimulusnya berupa bantuan belanja modal rata-rata sebesar 49% atau disebut gap fund (VGF). 

“VGF itu gedung [pemain komersial], perlu investasi, 100% investasinya didukung pemerintah 49%. Rata-rata ya, rata-rata 49% Kementerian Keuangan,” kata Laode.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *