Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah berencana menarik 15 investor asing untuk membangun pabrik tekstil di Indonesia. Pemerintah berencana bertemu investor asing pada Jumat (1/11/2024).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak ingin industri padat karya terus terpuruk seperti belakangan ini. Selanjutnya yang terbaru adalah raksasa tekstil Indonesia PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), juga dikenal sebagai Sritex, juga telah dinyatakan bangkrut.
“Kita sedang mempersiapkan bagaimana cara meningkatkan sektor padat karya. Besok kita akan memiliki banyak calon investor di sektor padat karya,” kata Airlanga, Kamis (31/10/2019) di Kantor Koordinasi Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. . 2024).
Mantan Presiden Partai Golkar itu menolak keinginan investor asing membeli Stratex. Menurut dia, calon investor ingin memindahkan pabriknya dari China ke Indonesia.
Airlanga mengatakan, perang dagang AS-Tiongkok membuat investor asing harus melirik negara lain.
“Mereka melihat Vietnam dan Indonesia sebagai satu-satunya dua negara di ASEAN. Jadi, Indonesia harus bisa memanfaatkan hal itu,” ujarnya.
Namun investor asing menginginkan perlakuan yang sama seperti di Eropa dan Amerika, terutama dalam hal bea masuk. Airlanga mengatakan penurunan tarif impor hanya bisa dicapai jika Perjanjian Dagang Indonesia-UE atau IEU-CEPA bisa segera ditandatangani.
“Hal ini hanya bisa tercapai jika kita menandatangani perjanjian EU-CEPA karena ekspor Vietnam ke Eropa dan Amerika tidak dikenakan bea masuk. Kalau Indonesia di atas, sekitar 16%, dan 10%-20%,” tutupnya.
Sebelumnya, Airlanga diperintahkan Presiden Prabowo Subanto untuk menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE (IEU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) dalam waktu dekat.
Airlangga Hartarto mengaku, Prabowo telah memberikan lampu hijau untuk menyetujui beberapa permintaan UE. Ia mengatakan, perjanjian tersebut akan segera ditandatangani.
“Ada dua atau tiga persoalan dalam [perundingan EU-ECEP] ini dan setelah kami mendapat persetujuan presiden, kami berbicara dengan Menteri Perdagangan semoga persoalan teknisnya bisa diselesaikan dan ditingkatkan menjadi rancangan undang-undang,” kata Airlangga. Kantor Koordinasi Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).
Ia mengatakan, ada dua isu yang masih menjadi tuntutan Uni Eropa, yaitu transportasi digital dan transparansi impor dan ekspor. Menurut dia, Pravo tidak ingin kendala teknis seperti itu menjadi kendala.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel