Bisnis.com, JAKARTA — PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) menyatakan sangat mendukung inisiatif program Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang beberapa di antaranya terkait dengan kesehatan.
Manajer Humas Grup Siloam Hospitals Jimmy Rambing mengatakan SILO melihat program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, terutama di wilayah yang selama ini kurang dapat diakses.
Terkait program pemerintah mengenai pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit penuh di daerah, dan penghentian tuberkulosis (tuberkulosis), RS Siloam sangat mendukung inisiatif ini, ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).
Ia menjelaskan, saat ini Siloam memiliki 7 klinik di Papua yang berupaya memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Menurutnya, dengan program pemerintah ini, Siloam berencana mengoptimalkan teknologi kesehatan seperti telemedicine untuk meningkatkan akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Selain itu, untuk mendukung pemberantasan TBC, Jimmy mengatakan SILO akan fokus pada peningkatan layanan diagnostik dan pengobatan melalui program deteksi dini dan perawatan terintegrasi di seluruh jaringan rumah sakitnya.
Melalui kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, SILO berkomitmen untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan nasional terkait pemberantasan tuberkulosis dan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tambahnya.
Sekadar informasi, berdasarkan data Bisnis.com, pemerintahan Prabowo-Gibran mengalokasikan anggaran sebesar Rp 121 triliun untuk program Quick Win yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025.
Sedangkan rincian programnya antara lain makan gratis sebesar Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp 3,2 triliun, dan pembangunan rumah sakit komprehensif sebesar Rp 1,8 triliun.
Selain itu, dialokasikan anggaran sebesar Rp 8 triliun untuk penanggulangan tuberkulosis, Rp 20 miliar untuk sekolah terpadu, dan Rp 15 triliun untuk pengawetan makanan.
Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian atau penjualan saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel