Bisnis.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DITGEN) Kementerian Perhubungan sedang mengembangkan enam terminal pelabuhan umum yang hak konsesinya akan diserahkan kepada swasta pada semester II/2024.
Nilai investasi enam terminal pelabuhan umum tersebut sekitar Rp 28 miliar hingga 4,8 triliun. Masa tenggangnya dari 28 tahun hingga 35 tahun dengan biaya tenggang 5%.
Antoine Arif Priadi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, mengatakan pada semester kedua tahun ini, ada enam Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sedang dalam proses pembahasan rancangan perjanjian, yang kemudian akan ditandatangani konsesinya.
“Enam terminal umum tersebut tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara,” kata Antoni, Selasa (15/10/2024).
Nilai investasinya mencapai Rp 4,8 triliun dengan fee 5%, menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pembayaran preferensi antara Rp 2 miliar hingga Rp 60 miliar per tahun.
Antony menyebutkan, saat ini masih ada 5 unit usaha pelabuhan yang dikaji BPKP untuk selanjutnya permohonan penunjukannya akan diajukan ke Menteri Perhubungan dan ada 1 unit usaha pelabuhan yang sedang dikaji BPKP.
Lalu ada 13 operator pelabuhan yang masih dalam proses peningkatan studi kelayakan konsesi oleh operator pelabuhan.
Saat ini pemulihan PNBP Ditjen Perhubungan Laut telah mencapai Rp4,7 triliun atau 97,78% dari APBN tahun 2024, diharapkan pada akhir tahun 2024 pemulihan PNBP dapat mencapai lebih dari 116,07%.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel