Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pidatonya saat memaparkan RUU APBN TA 2025 dan catatan keuangan di Rapat Paripurna DPR, Presiden Joko Widodo menyebut tahun 2025. APBN perlu memperkuat lompatan Indonesia untuk keluar dari krisis. tengah. jebakan pendapatan, memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
APBN diharapkan terus menjaga kinerja baik dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 2014 hingga 2024, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Situasi perekonomian global selama sepuluh tahun terakhir selalu dihantui oleh berbagai risiko ketidakpastian yang timbul dari tingginya suku bunga, volatilitas pasar keuangan, meningkatnya konflik geopolitik, meningkatnya ketegangan perang dagang, dampak perubahan iklim, penuaan populasi, digitalisasi, dan pembangunan. . dari kecerdasan buatan.
Dalam situasi seperti ini, APBN selalu menjadi alat yang dapat diandalkan sebagai shock absorber dan harapannya dapat melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan yang timbul akibat ketidakpastian perekonomian global. Hasilnya, dengan APBN yang kredibel, akuntabel, sehat, dan berkelanjutan, perekonomian Indonesia dapat terus tertopang dalam satu dekade terakhir.
Pada tahun 2025 APBN dirancang untuk mendukung transisi politik yang lancar dan efektif secara berkesinambungan, penguatan dan percepatan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Agenda 2024 dari presiden terpilih Prabowo Subianto. pada tahun 2025 Dalam kebijakan fiskal, tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” menjadi landasan transformasi untuk mewujudkan “Indonesia Emas 2045”. penglihatan”.
Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus didukung dengan APBN yang sehat dan berkelanjutan, meningkat kembali, mengeluarkan dana yang baik dan inovatif dengan cara yang cerdas. Sebagai strategi jangka pendek dan melanjutkan strategi periode 2014-2024, Pemerintah akan fokus untuk terus mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pemerataan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Di bidang pendidikan, APBN Tahun 2014-2024 digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan berdaya saing guna menjawab berbagai tantangan pembangunan. Otoritas tersebut bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin akses yang memadai dan adil terhadap semua jenis informasi pembelajaran di satuan pendidikan. Anggaran pendidikan telah digunakan selama 10 tahun terakhir untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia, baik melalui bantuan langsung kepada peserta didik maupun melalui dukungan penelitian inovasi.
Beberapa capaian penting dalam bidang pendidikan adalah: (1) Meningkatnya target program Indonesia Pintar dari 11,0 juta jiwa. pelajar pada tahun 2014 menjadi 20,3 juta pelajar pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 – 20,8 juta (2) Meningkatkan target KIP Kuliah dari 220 ribu. siswa pada tahun 2014 sebanyak 1.002,9 ribu siswa pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 1.069,3 siswa; dan 3) peningkatan biaya operasional sekolah – dari 39,6 juta penerima manfaat pada tahun 2014 menjadi 53,17 juta penerima manfaat pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 – 53,24 juta penerima manfaat
Di bidang kesehatan pada periode 2014-2024, anggaran kesehatan tumbuh rata-rata sebesar 17,6%. per tahun dari Rp 59,7 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 187,5 triliun pada tahun 2024 19.
Peningkatan anggaran kesehatan ini sejalan dengan peningkatan indikator-indikator bidang kesehatan, antara lain: (1) penurunan pertumbuhan yang menurun cukup signifikan yaitu sebesar 37,2 persen. pada tahun 2013 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023; (2) meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan dengan menambah jumlah RSU dari 1.855 unit pada tahun 2014; sebanyak 2.636 unit pada tahun 2023 dan menambah jumlah Puskesmas dari 9.731 unit pada tahun 2014 menjadi 10.416 unit pada tahun 2023; 3) peningkatan angka harapan hidup setelah melahirkan sebagai salah satu indikator IPM yang menunjukkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dari hanya 70,59 tahun pada tahun 2014 menjadi 74,39 tahun pada tahun 2023
Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia dan merata di seluruh Indonesia. Contoh program di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan antara lain peningkatan efektivitas program JKN, percepatan stunting, dan peningkatan gizi anak dan ibu hamil.
Dalam strategi jangka menengah dan panjang, fokus pada transformasi hilir dan hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan yang berkeadilan (inklusi). Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Anggaran Infrastruktur tahun 2014-2024 mencapai Rp 3,746 triliun atau rata-rata Rp 374,6 triliun per tahun dan tumbuh rata-rata 12,8 persen. per tahun dari Rp 157,4 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 423,4 triliun pada tahun 2014. Alokasi anggaran infrastruktur diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur komunikasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur pangan (bendungan, saluran irigasi), Infrastruktur TIK (BTS, kapasitas satelit) dan infrastruktur pelayanan dasar (SPAM). . perumahan dan sanitasi).
Di bidang infrastruktur transportasi berupa jalan tol tahun 2015-2023. Jalan tol yang dibangun sepanjang 2.050 km atau rata-rata 228 km/tahun. Sebagai perbandingan, jalan tol yang dibangun pada periode 1978-2014 hanya sepanjang 790 km atau rata-rata 21,4 km/tahun. Sedangkan pada tahun 2024 direncanakan pembangunan jalan tol sepanjang 650 km.
Sementara itu, pembangunan jalan nasional yang signifikan pada tahun 2015-2023 mencapai 5.823 km atau rata-rata 582 km/tahun. Sedangkan pada tahun 2024, pembangunan jalan penting negara akan mencapai 583 km.
Selain itu, beberapa capaian pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan Kementerian PUPR pada tahun 2020-2023. Adapun rinciannya adalah: (1) Bantuan dan fasilitas perumahan bersama sebanyak 696.422 unit; (2) pembangunan 16.443 rumah susun, pembangunan 101.044 rumah susun prasarana, sarana dan utilitas perumahan rakyat (PSU); (3) pembangunan dan perbaikan SPAM sebanyak 5.560 liter per detik; (4) Pembangunan, rekonstruksi dan renovasi fasilitas pendidikan, olah raga dan pasar seluas 3.876; (5) Menciptakan sistem pengelolaan sampah untuk 2.246.238 keluarga; (6) Terdapat 751 km jalan tol; (7) Jalan yang dibangun sepanjang 1.972 km.
Pada periode 2014-2024, APBN benar-benar berupaya menjaga kesinambungan fiskal, yaitu tidak hanya menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Hal ini untuk mendukung target ambisius Indonesia pada tahun 2045 menjadi negara berpendapatan tinggi dan ekonomi terbesar kelima di dunia yang akan menjadi motor penggerak perekonomian dunia.
Terakhir, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, pernah mengatakan, “Masih banyak agenda kehumasan dan pembangunan yang perlu diurus dan diselesaikan.” Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 diperlukan kerja sama dan dukungan yang kuat dari seluruh komponen bangsa.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel