Bisnis.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memfokuskan anggaran pemerintah pada berbagai program prioritas seperti makanan bergizi gratis dan swasembada pangan.

Adinova Fauri, Peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), menilai Prabovo ingin mengawasi langsung alokasi anggaran pemerintah sehingga memutuskan mengawasi langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa melakukan koordinasi ekonomi. masalah Kementerian Perantara. Pada masa pemerintahan sebelumnya.

Adinova dalam media briefing yang ditayangkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25 Oktober 2024), mengatakan, “Dengan memastikan program Pak Prabowo menjadi program prioritas, kami berharap dapat mewujudkan efisiensi fiskal dan disiplin anggaran”.

Ia yakin Prabowo memahami betul kondisi APBN sangat ketat. Adinova tak heran jika Prabowo langsung memperingatkan para menteri agar tidak menghabiskan anggaran saat mengeluarkan instruksi pada rapat paripurna pertama kabinet Merah Putih, Rabu (23/10/2024).

Untuk itu, Ketua Umum partai terbesar itu tak segan-segan “menaikkan” jajaran Kementerian Keuangan agar anggaran tidak terbuang sia-sia dan berbagai rencana di tingkat yang lebih tinggi bisa berjalan lancar, setidaknya dari segi ekonomi. pendanaan.

“Kementerian Keuangan kini mempunyai kewenangan yang lebih besar sehingga akan lebih mudah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya, seperti disiplin fiskal, karena agenda-agenda lain di luar agenda besar Prabowo mungkin akan lebih sulit tercapai,” jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 (Perpress) tentang Tanggung Jawab dan Susunan Fungsional Kementerian dan Departemen Nasional Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Peraturan ini tidak lagi mencantumkan Kementerian Keuangan sebagai lembaga koordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan kementerian koordinator lainnya.

Alhasil, Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Dennis Suyantoro mengaku Kementerian Keuangan kini dikoordinasikan langsung oleh Presiden. Alasannya untuk memperkuat kerja lembaga perbendaharaan.

“Latar belakangnya tentu untuk memastikan koordinasi yang lebih kuat, karena langsung di bawah kepemimpinan presiden. Yang kedua tentunya mengoptimalkan efektivitas pendapatan dan belanja,” jelas Denis saat dikonfirmasi, Selasa (22 Oktober 2024).

Sementara itu, dalam pengarahan dengan para pembantunya di rapat paripurna pertama kabinet Merah Putih, Prabowo memperingatkan para pejabat pemerintah untuk tidak memasukkan proyek mercusuar ke dalam rencana pemerintah.

Ia ingin pemerintah fokus mencapai swasembada pangan dan energi. Prabowo secara khusus meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (MPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan hal tersebut.

“Saya Menteri Bapenas mendapat beberapa instruksi agar program dan kegiatan seluruh kementerian/lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur dan sinergis. Semua proyek saya kaji untuk memastikan tidak ada proyek mercusuar,” jelas Prabowo.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *