By admin 
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut hal paling mendesak untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex setelah dinyatakan pailit adalah terkait kemudahan izin ekspor.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pabrik Sritex masih memproduksi produk untuk memenuhi pesanan pasar. Oleh karena itu, meski bangkrut, gerbang ekspor produk Sritex harus dibuka untuk melindungi pasar luar negeri.
“Mereka masih berproduksi, tapi barangnya tidak boleh keluar pabrik, tidak boleh keluar dari area tertutup. Jadi pemerintah bisa memberikan bea dan cukai dalam hal ini, mereka boleh meninggalkan produk yang dibuatnya. Sudah diekspor..,” dia dikatakan. Dan kepada jurnalis. , dikutip Selasa (29/10/2024).
Langkah ini juga harus dilakukan untuk melindungi pekerja pabrik Sritex agar tidak terkena PHK. Berdasarkan keterangan manajemen Sritex, Grup Sritex saat ini mempunyai tenaga kerja sebanyak 50.000 karyawan.
Pemerintah saat ini sedang melakukan serangkaian upaya untuk memastikan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini terus memproduksi dan mempertahankan puluhan ribu pekerja yang dimilikinya saat ini.
Hal ini juga dibenarkan oleh Plt Direktur Utama Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Reni Yanita yang mengatakan Sritex masih menjalankan produksinya pada tingkat 65%, lebih tinggi 40% dibandingkan level pandemi.
“Sritex masih berproduksi dan utilisasinya 65%, jadi kalau berhenti berproduksi, itu persoalan lain, komitmen pemilik tetap mempertahankan tenaga kerjanya,” ujarnya.
Namun, Kemenperin tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain terkait pembekuan izin ekspor dan impor akibat keputusan pailit Sritex untuk membukanya kembali agar produk TPT tetap bisa terserap dari pabrik.
Tak hanya memperlancar ekspor, Sritex, perusahaan di wilayah ketergantungan, juga menyasar pasar dalam negeri. Pasalnya, permintaan global mengalami perlambatan akibat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.
“Kalau dibilang karena kondisi ekspor masih seperti ini, kita ingin sekali di dalam negeri, kita ingin ada instrumen publik untuk menjaga pasar dalam negeri ini agar bisa diisi dengan produk lokal,” tutupnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA