Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Musyawarah Nasional 2024-2029 Anindya Bakri Sri Rejeki Isman Tbk memperkirakan adanya penyelamatan. (SRIL) atau Sritex mampu mengurai benang kusut industri nasional. Termasuk tekstil dan Produk Tekstil (TPT) agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.
Menurutnya, retensi Sritex (SRIL) merupakan dorongan untuk memperbaiki tata kelola industri dan komersial nasional.
Tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, sehingga pembangunan ekonomi diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, kata Anindia dalam keterangan resmi yang dikeluarkan, Minggu (3/11/2024). .
Ia juga percaya bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang wajar berdasarkan undang-undang, bukan intervensi langsung. Sebab, intervensi langsung dapat menimbulkan kekacauan di dunia usaha dan menimbulkan moral hazard yang menimbulkan reaksi negatif bagi pelaku industri lainnya.
Anandiya meyakini ada prinsip yang harus dipatuhi demi menyelamatkan Sritex dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Pertama, kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat ketika kita fokus pada peraturan perundang-undangan.
Kedua, industri TPT perlu memperbaiki regulasi yang menghambat dinamika global agar industri tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Ketiga, pelaku industri TPT dan dunia usaha baik pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus memiliki semangat persatuan untuk merevitalisasi industri TPT nasional.
“Ketiga alasan sentral ini harus menjadi landasan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Anindia.
Selain itu, Anindia menjelaskan Kadin Indonesia tidak akan membiarkan pemerintah membubarkan perusahaan besar. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan pengangguran bagi banyak orang.
Menurut dia, kepentingan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat harus dilindungi. Oleh karena itu, ia pun menghimbau dunia usaha untuk mengutamakan kepentingan dunia usaha di atas.
Di sisi lain, kata Anindya, perlu adanya pencegahan membanjirnya produk luar negeri ilegal dan sah yang mematikan industri dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Visi nasionalis adalah semangat yang akan terus menginspirasi Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia juga mencatat, peraturan yang bertentangan dan kurangnya kepastian hukum, termasuk bea masuk (IM), pajak pertambahan nilai (PPN), izin impor bahan baku, izin usaha dan izin lingkungan, juga menghambat upaya regulasi lainnya. situasi
“Jika hal ini teratasi maka produk dalam negeri akan memiliki posisi yang baik bahkan mampu bersaing di tingkat dunia,” ujarnya.
Anindya mengatakan Kadin Indonesia akan memberikan keputusan kepada pemerintah mengenai dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengintegrasikan masukan seluruh pemangku kepentingan TPT dan menyampaikan masukan serta keputusan tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pengembangan industri TPT nasional.
Kedua, untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, Kadin menguasai industri TPT.
Lebih lanjut, Kadin menyatakan akan melakukan empat langkah untuk menyelamatkan industri TPT Tanah Air. Pertama, dengan memberikan dukungan di bidang regulasi, komersial, keuangan, dan bidang lain yang diperlukan agar para pelaku industri tekstil dapat terus bersaing dan tumbuh secara global.
Kedua, Kadin akan meningkatkan konektivitas perbankan dan likuiditas industri tekstil. Penting bagi para pelaku industri, baik kecil maupun besar, untuk dapat mengakses permodalan dalam bentuk restrukturisasi, refinancing dan penambahan modal, investasi dan modal kerja.
Ketiga, Kadin akan mengawal hubungan dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional bisa pulih dan menjadi pemain global.
Keempat, Kadin membantu industri TPT naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk TPT dalam negeri.
Selain industri TPT, Aninya meyakinkan Kadin akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk sektor lain.
Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan riset dan lobi strategis untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur, ujarnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA