By admin 
Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi Energi Anagata Nusantara (BPI Danantara) Muliaman Hadad mengakui proses revisi UU BUMN untuk mengatur operasional badan tersebut ke depan masih dalam proses.
Ia mengatakan, rancangan undang-undang yang akan diumumkan dalam waktu dekat akan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpress).
Kalau ganti PP. Saya nanti akan mengkaji dua PP, intinya mengubah PP dan Perpres. Kalau pakai PP. Sekarang sedang kita persiapkan, tambahnya, berbicara kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Rabu (6 /11/2024).
Sekadar informasi, peluncuran Badan Pengelola Penanaman Modal Listrik Nusantara (BPI Danantara) Presiden Prabowo Subianto dibatalkan pada pekan ini atau direncanakan besok Kamis (7/11/2024).
Penyebabnya batalnya organisasi tersebut karena bentrok dengan jadwal Presiden ke-8 Indonesia yang akan datang selama 2 minggu di 5 negara yaitu China, Peru, Amerika, Brazil dan Inggris.
“Belum besok. Tunggu presiden datang kembali,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan.
Selain kunjungan tersebut, Muliaman mengaku Prabowo telah meminta berbagai persiapan regulasi dilakukan secara matang sebelum BPI Danantara akhirnya diluncurkan.
“Ya, persiapannya berjalan sebaik mungkin. “Dipersiapkan agar semuanya beres, barulah dia meluncurkannya,” ujarnya.
Danantara juga sepakat untuk mengawasi lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang sudah dibentuk, yaitu Otoritas Investasi Indonesia (INA).
INA disebut memiliki aset sebesar Rp 163 triliun. Dengan demikian, total aset kelolaan (AUM) Danantara sebesar Rp9,049 triliun atau sekitar US$571,6 miliar.
“Iya ke depan semuanya akan terintegrasi. Akan terintegrasi di Danantara,” pungkas Muliaman.
Sebelumnya, Kepala Negara berencana membuka BUMN Embryo Superholding pada 7 November 2024. Nantinya, lembaga tersebut akan berkantor di gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan RP. Soroso, Menteng, Jakarta Pusat.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel