By admin 
Semiconductor-chl.com – Pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebesar Rp13,87 triliun. Dana ini berasal dari pagu yang di tetapkan dalam APBN 2025. Tujuannya untuk mendukung kebutuhan daerah, termasuk peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor.
Read More : Federal Reserve Pertahankan Suku Bunga Di 4,25–4,50%: Apa Artinya Bagi Investor?
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sumbar, Dody Fachrudin, realisasi TKD telah mencapai 64,61 persen dari total pagu sebesar Rp21,47 triliun. Dana tersebut di gunakan untuk membiayai gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, serta mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.
Dana Alokasi Umum (DAU) Jadi Komponen Terbesar
Dari seluruh dana yang di salurkan, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar. Nilainya mencapai Rp10,02 triliun, atau 72,28 persen dari total TKD. Dana ini di alokasikan untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuannya mendukung desentralisasi dan pemerataan pembangunan.
Sementara itu, dana bagi hasil yang disalurkan hingga 31 Agustus 2025 tercatat Rp398,07 miliar. Ini setara dengan 60,16 persen dari total pagu sebesar Rp661,73 miliar. Dody mencatat, realisasi dana bagi hasil ini meningkat 71,74 persen di banding tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan sistem pengelolaan dan distribusi dana semakin membaik.
Rencana Pemotongan Dana dan Respons Daerah
Meski ada kemajuan, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat berencana memotong dana transfer sebesar Rp500 miliar untuk tahun anggaran 2026. Pemotongan ini bertujuan mempercepat pelaksanaan Program Astacita, yang menekankan efisiensi anggaran.
Maigus mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencari alternatif sumber pendanaan. Ia juga mendorong optimalisasi dana yang sudah tersedia. Kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai penting untuk menjaga kelangsungan program pembangunan.
Read More : Sensasi Baru! Mata Uang Digital Indonesia Akan Segera Dirilis, Siap-siap!
Pemerintah Provinsi Sumbar di harapkan bisa menggali potensi pendanaan lain. Dengan begitu, program pembangunan tetap bisa berjalan meskipun ada pemotongan anggaran. Kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat di perlukan demi keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.